Negara Kuat Ditakuti Rakyat: Refleksi Akhir Tahun Bencana 2025

• Oleh Saifuddin A. Rasyid

” Indonesia negara kuat. Indonesia hebat, Kemampuan Indonesia luar biasa”.  Kalimat semacam itu sering disampaikan dengan penuh semangat oleh presiden kita, bapak Prabowo Subianto.

Saya suka mendengar pidato beliau. Menaikkan spirit kebangsaan. Bagaikan kita tengah berada dalam satu paduan sesi AMT, achievement motivation training, memudahkan kita membayangkan obsesi Indonesia kuat tercapai pada suatu masa.

Sebagai rakyat Indonesia kita harus semangat setidaknya untuk mengakui bahwa negara kita hebat. Ini bahkan termasuk bagian dari hubbul wathan minal iman, mencintai negara bagian dari iman. Ini pandangan kita selaku muslim.

Tidak boleh merendahkan negara, tempat kita dilahirkan, kita hidup dan mungkin tempat kita menutup mata.

Presiden Prabowo selaku kepala negara tentu patut berdiri tegak tanpa goyah di hadapan kita rakyatnya untuk menanamkan spirit cinta negara. Right or wrong Is my country. Ada lagunya seperti itu.

Ini bukan ilusi tetapi “bukti”. Indonesia sudah mampu tampil sebagai negara kuat dan hebat di mata dunia. Indonesia bukan negara sekedar. Dalam berbagai forum internasional Indonesia dihormati. Nama presiden kita selalu dielu elu dan kehadirannya ditunggu. 

Bukan untuk mengadu tetapi ditunggu untuk memimpin dan membatu. Prestasi internasional Indonesia seperti ini tercatat melejit dalam setahun terakhir dalam masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Sangat kuat kita di luar. Kuat di berbagai lini. Termasuk diplomasi.

Tergerus Banjir

Tapi di dalam negeri Indonesia diuji. Oleh rakyat sendiri. 

Bencana Sumatera telah ikut menggerus kepercayaan publik terhadap negara. Atau tepatnya pemerintah yang merepresentasi negara.

Narasi kuat dan pidato berapi api berubah menjadi jastifikasi yang berair air. Cair dan larut terbawa gelondongan banjir lumpur pekat dan padat. Indonesia hebat lirih dalam keringnya air mata rakyat korban bencana. 

Pemerintah hadir di tengah mereka tetapi negara sepertinya tidak. Setidaknya tidak memadai. Pemerintah ada, tidak bisa dibantah, ada disana. Tetapi adanya dipandang tiada, wujuduhu ka ‘adamihi.

Hati rakyat warga negara sudah terlanjur terpikat dengan tangan bantuan masyarakat sipil. Yang turun cepat dengan donasi dan mendampingi. Pemerintah merasa tersaingi. Padahal terbukti pemerintah sudah ada sejak awal bencana. 

Beberapa pejabat dan pesawat sudah ada di lapangan sejak hari pertama kejadian bencana. Itu bukti tidak bisa dipungkiri. Tangan mereka sudah menolong sejumlah korban dan terus ada disitu untuk membantu warga,menjalankan perintah atasan dan menyusun laporan.

Rakyat menengadah menggapai gapai meminta lebih banyak bantuan. Tetapi oknum pejabat malah bertanya mana bencananya? Hanya ribut di media. Itupun hanya di media sosial, sedang di media mainstream nasional biasa saja.

Oknum pejabat menjelaskan ke rakyat itu puluhan ribu petugas di lapangan sudah hadir dan puluhan heli dan pesawat terbang wira wiri dua kali setiap hari mendarat di setiap desa terdampak apa tidak cukup?  

Memang tidak ada jawaban tidak cukup, ataupun sudah memadai. Tetapi ribuan orang dari Aceh tengah dan bener meriah bergerak dengan berjalan kaki di celah bukit terjal selama 3 hari untuk menjangkau posko bantuan pangan atau pasar di mana mereka bisa membeli. 

Memang bantuan ada di posko dekat bandara Rembele tapi kita tidak mendalami sistem distribusinya sehingga rakyat tidak tahu waktu mengantri. Sebagian malah diisukan hilang, sebagaimana gubernur Aceh sebutkan satu kasus 80 ton bantuan hilang. Memang kata Mualem ada yang merasa pedas dan mengklarifikasi.

Tak Mampu

Sebagian oknum pejabat malah berbohong. Tidak tanggung tanggung Presiden dibohongi. Kuat dugaan pengamat, presiden tidak diberi data yang benar. Mereka, oknum kepercayaan orang sekitar presiden, hanya membuat laporan ABS. 

Presiden terkesan bicara tak nyambung dengan kenyataan bencana. Sedih rasanya presiden kita dihujat netizen di media. Seakan beliau tidak peka bencana. Tidak menyayangi rakyat. Padahal Presiden Prabowo sangat ingin membela rakyat. Rela mati untuk rakyat. 

Tetapi beliau dibohongi kiri kanan. Oleh orang dekatnya sendiri. Sampai sampai beliau curiga dan mengatakan, di tengah bencana ini terlalu banyak yang mengedepankan kebohongan dan ketidakbenaran. Sampai sampai presidenpun “tak sengaja” sesekali mengedepankan kebohongan dan ketidakbenaran.

Rakyat Meminta Pemerintah Menolak

Rakyat meminta dua hal, yaitu libatkan negara dan buka pintu untuk menerima batuan internasional. Tapi pemerintah menolak kedua hal itu. 

Rakyat meminta agar negara turun membatu karena oknum oknum pejabat pemerintah di lapangan dan di gedongan sudah tidak bisa dipercaya. Mereka tidak mampu tapi juga berbohong. Agar negara turun tangan.

Memanglah bencana ini sangat dahsyat dan berat untuk rakyat memikulnya. Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat juga serentak menyatakan tidak mampu. 

Maka rakyat dan pemerintah daerah mengadu kepada negara. Agar negara hadir turun tangan memberi bantuan.  

Status bencana nasional yang diminta rakyat kepada negara di tolak presiden. 

Presiden sebagai kepala pemerintahan sudah juga menyatakan tidak mampu. Beliau mengaku tidak punya tongkat nabi Musa. 

Memang benar tongkat nabi Musa sudah tidak ada. Sudah hilang dan musnah bersama wafatnya nabi Musa. Jadi dalam bahasa lain presiden sebagai kepala pemerintahan mengakui tidak mampu secara cepat menanggulangi kerusakan peristiwa dahsyat seperti ini. Sementara rakyat terdampak butuh cepat. Soal hidup mati soalnya. Memang harus cepat.

Padahal sebagai kepala negara Presiden Prabowo punya tongkat amanah rakyat ada di tangannya. Bahkan sebagai panglima tertinggi beliau punya tongkat komando yang dapat segera dikeluarkan untuk menunjuk sasaran dalam keadaan negara sedang membutuhkan. 

Prof Humam Hamid, sosiolog USK, mengatakan Presiden Prabowo punya tongkat nabi Musa yaitu kebijakan status bencana nasional. 

Tapi presiden menahan diri dari melibatkan negara. Walau rakyat menjerit terkubur dan tertidur dalam kubangan lumpur dan mati perlahan dalam serpihan rumah di bawah gelondongan.

Walau masa emergency, tanggap darurat kembali diperpanjang. Sudah lebih satu bulan, bulan sabit belum juga datang. 

Kukuh dan Angkuh

Melihat itu rakyat dan pemerintah daerah minta dibuka pintu batuan internasional. Tapi pemerintah pusat bersikukuh menutupnya rapat. Walau bahkan Aceh mengirim permohonan ke UNDP dan UNICEF. 

Warga Malaysia selaku tetangga merasa ingin bantu. Tapi malah mereka kena batu. Menteri dalam negeri Indonesia secara angkuh mengejek niat baik itu. Kecil bantuan Malaysia itu, kita mampu lebih dari itu, katanya.

Ini preseden buruk bagi kita sebagai negara. Kita malu punya pejabat sekelas mendagri seperti itu. Sebagai tetangga Malaysia kita juga tersinggung mereka diejek seperti itu. Sampai seorang tokoh senior politik Malaysia meminta mendagri kita belajar adab. Mendagri kita, representasi negara kita, disindir seperti itu kita juga urut dada dan kita malu.

Lalai dan Abai

Sebulan setelah bencana perkampungan masih berumpur, rumah rumah yang hancur ya masih begitu. Kehidupan sudah mulai memasuki fase menuju biasa.

Rakyat sudah memiliki kesimpulan masing masing. Hidup harus dijalani, dan kita sendiri yang menentukan. Mereka bergerak mencari bantuan. Bahkan mengantri di tepi tepi jalan. Juga ada yang merampas bawaan di jalan.

Belum lagi memikirkan ke depan bagaimana nasib kehidupan. Rumah dan aset produktif sawah ladang dan tambak sudah terbenam. Bupati Bireuen di atas jembatan, mengkhawatirkan terjadi kelaparan. Tetapi Presiden Prabowo memberi jaminan, tidak akan ada kelaparan, kita punya sawah sawah baru ratusan ribu hektar di Jawa atau di mana. Produksi beras kita luar biasa.

Berharap kepada pemerintah ya boleh tapi jangan berharap harap banget. Takut kecewa. Berharap kepada negara, juga tidak bisa. Karena negara tidak kunjung hadir untuk menyapa. 

Dua hal yang diminta rakyat kepada negara, tidak diresponnya malah ditolaknya.

Penolakan kedua hal diatas ini dengan mudah tercium aroma ketidaksiapan pemerintah berhadapan dengan citra strategis Indonesia di forum hijau internasional. 

Banyaknya lumpur yang tergerus dan gelondongan yang turun dari gunung tentu membuat pemerintah kaget. Walau sudah diingatkan sejak lama akan hal itu. Tetapi pemerintah sepertinya lalai dan abai. 

Narasi yang dibangunpun tidak sejalan bahkan bertabrakan dengan harapan rakyat. 

Bagaimanapun dapat dipahami bahwa pemerintah harus berjuang untuk melindungi citra strategis Indonesia sebagai negara kuat dimata bangsa bangsa di dunia. Tetapi cara yang dipilih membuat pemerintah terjebak dalam narasi melawan kepentingan rakyat. 

Kecolongan pemerintah, bila dapat disebut begitu, terhadap sistem pengelolaan hutan dan lingkungan hidup sudah nyata. Kalau pun terpaksa bersembunyi ya seperti bersembunyi di baik pohon cabai. Sudah terang benderang bukti lapangannya. Orang orang secara luas sudah mengetahuinya.

Mengelak dengan narasi berbeda dari kenyataan (tidak faktual) bahkan makin membuat kesan negatif terhadap pemerintah makin buruk. 

Sementara rakyat disisi lain merasa trauma dan takut memiliki pemerintah yang tega membangun kehancuran dan melindungi kebobrokan atas nama negara. 

Yaitu trauma dengan kelambanan pemerintah dalam mengelola situasi pasca bencana, dan lemah pula dalam mitigasinya. Serta rakyat takut bahwa negara tak dapat diandalkan untuk melindungi kehidupan mereka dan masa depan generasi bangsa. Karena Indonesia kuat lebih bermanfaat untuk citra penguasa dan cukong para pengusaha, ketimbang melindungi rakyatnya.

Pernyataan seorang tokoh nasional mewakili juru bicara pemerintah, makin menakutkan rakyat. Dia bilang ribut ribut di medsos, seakan akan pemerintahan harus bertanggung jawab soal bencana alam. Memang pemerintah tak harus bertanggung jawab, pemerintah boleh mengelak dan tidak perduli. Tetapi negara wajib melindungi warganya dari bencana seperti gempa bumi, tsunami, angin puting beliung dan lainnya. Terlebih dari bencana ekologis yang dapat diperkirakan dampaknya seperti banjir yang disebabkan kerusakan terprogram terhadap hutan dan lingkungan hidup kita.

Wallahu a’lam.

Banda Aceh, 30 Desember 2025.

Penulis adalah Akademisi UIN Ar-Raniry, Bendahara ICMI Aceh