Dampak Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan Terhadap Pagar Laut Serta Solusinya Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

• Oleh: Idris Parakkasi
• Konsultan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Ekbis Syariah. Fenomena pagar laut, atau sering disebut juga dengan istilah sea fence atau coastal barriers, merupakan struktur buatan yang dirancang untuk melindungi wilayah pesisir dari dampak abrasi, banjir, serta ancaman bencana alam lain seperti tsunami dan gelombang tinggi. Pembangunan pagar laut telah menjadi bagian penting dalam perencanaan kota pesisir dan pengelolaan kawasan pesisir, terlebih di negara-negara yang memiliki garis pantai panjang dan berisiko tinggi terhadap dampak perubahan iklim, termasuk Indonesia. Keberadaan pagar laut tidak hanya dilihat dari sisi manfaat perlindungan terhadap lingkungan dan aset, tetapi juga sering kali menjadi arena interaksi antara berbagai kepentingan sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam beberapa kasus, pembangunan pagar laut di wilayah pesisir sering dipengaruhi oleh perilaku oligarki, yaitu sekelompok kecil individu atau entitas yang memiliki kekuasaan atau kontrol atas keputusan-keputusan strategis, termasuk dalam pembangunan infrastruktur. Fenomena ini sering kali melibatkan elit politik dan pengusaha besar yang memiliki akses terhadap sumber daya keuangan dan kekuasaan dalam merumuskan kebijakan atau proyek-proyek pembangunan. Pembangunan pagar laut dalam konteks ini sering kali tidak memperhitungkan secara maksimal dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat pesisir, terutama mereka yang tergantung pada sumber daya alam pesisir sebagai mata pencaharian utama. Dalam perilaku oligarki, keputusan tentang pembangunan pagar laut sering kali didorong oleh kepentingan segelintir pihak yang lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek atau kepentingan politik daripada kesejahteraan masyarakat luas. Pagar laut yang dibangun lebih sering dimanfaatkan untuk mempercantik dan mengamankan kawasan yang bernilai komersial tinggi, seperti area pariwisata, perumahan mewah, atau properti komersial, daripada untuk melindungi kawasan yang lebih rentan dan miskin. Dalam banyak kasus, masyarakat nelayan atau penduduk pesisir yang tidak memiliki kekuatan politik atau ekonomi sering kali terpinggirkan, bahkan terpaksa relokasi tanpa adanya kompensasi yang memadai.

Pola perilaku oligarki ini berpotensi memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di kawasan pesisir. Sumber daya alam yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan bersama sering kali dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok yang memiliki modal dan akses. Dampaknya, masyarakat pesisir yang seharusnya menikmati manfaat dari perlindungan pagar laut malah terpinggirkan, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Pembangunan pagar laut membawa dampak sosial yang cukup kompleks bagi masyarakat pesisir. Dampak pertama yang muncul adalah perubahan pola kehidupan masyarakat nelayan. Nelayan yang bergantung pada laut sebagai sumber mata pencaharian mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses area perikanan akibat adanya pagar laut yang membatasi wilayah tangkapan ikan mereka. Pagar laut yang dibangun terlalu dekat dengan garis pantai atau menghalangi jalur pelayaran tradisional akan menurunkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.

Dampak sosial lainnya adalah pergeseran pola sosial di wilayah pesisir. Kehadiran pagar laut, dalam beberapa kasus, menyebabkan alih fungsi lahan pesisir menjadi kawasan komersial, hiburan, bisnis besar atau perumahan mewah, yang kemudian menggusur permukiman nelayan tradisional. Hal ini bisa memicu ketimpangan sosial dan meningkatkan potensi ketegangan antara kelompok masyarakat yang terdampak dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan pagar laut, seperti pemerintah dan pengembang properti.

Selain itu, proyek pembangunan pagar laut sering kali melibatkan proses relokasi penduduk, yang dapat mengganggu kehidupan sosial dan budaya mereka. Relokasi ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada hubungan sosial, identitas budaya, dan keterhubungan emosional dengan tanah kelahiran mereka. Kehilangan akses terhadap sumber daya alam pesisir dan tempat tinggal yang sudah diwariskan turun-temurun menambah tekanan psikologis dan fisik pada masyarakat yang terpaksa pindah.

Secara ekonomi, pagar laut dapat memberikan manfaat dengan meningkatkan perlindungan terhadap infrastruktur dan aset-aset yang ada di pesisir, seperti pelabuhan, bandara, dan area wisata. Dengan adanya pagar laut, risiko kerusakan akibat banjir atau tsunami dapat dikurangi, yang pada gilirannya dapat menurunkan biaya perbaikan dan pemulihan setelah bencana. Hal ini diharapkan dapat mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang, terutama di kawasan yang bergantung pada sektor pariwisata dan perikanan.

Namun, dampak negatifnya juga tidak bisa diabaikan. Biaya pembangunan pagar laut yang tinggi dapat menambah beban keuangan negara atau daerah. Investasi awal yang besar mungkin sulit diimbangi dengan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek. Selain itu, biaya perawatan dan pemeliharaan pagar laut dalam jangka panjang juga dapat membebani anggaran pemerintah. Pagar laut dapat mengubah pola penggunaan lahan yang dapat merugikan sektor perikanan. Banyak nelayan tradisional yang kehilangan mata pencaharian mereka akibat berkurangnya akses ke laut atau hasil tangkapan yang menurun akibat perubahan ekosistem pesisir. Selain itu, perubahan fungsi lahan pesisir yang menjadi kawasan komersial atau industri mengurangi potensi penghasilan dari sektor pertanian dan perikanan. Selain itu, adanya pagar laut sering kali dikaitkan dengan fenomena gentrifikasi, di mana harga tanah di sekitar kawasan pesisir yang dilindungi naik drastis, sementara masyarakat miskin atau nelayan tradisional terpaksa pindah ke tempat lain. Fenomena ini dapat memperburuk ketimpangan sosial dan menciptakan kelompok-kelompok ekonomi yang semakin terpinggirkan.

Dampak lingkungan dari pembangunan pagar laut dapat bervariasi, tergantung pada desain dan implementasinya. Secara umum, pagar laut dapat berfungsi untuk melindungi ekosistem pesisir, namun jika tidak dirancang dengan tepat, pagar laut dapat mengganggu keseimbangan alam. Salah satu dampak lingkungan yang paling signifikan adalah perubahan ekosistem pesisir. Pagar laut yang dibangun tanpa memperhatikan keberlanjutan ekosistem pesisir dapat mengubah aliran air, menyebabkan erosi tanah di area tertentu, atau mempengaruhi salinitas dan kualitas air laut. Ini bisa berakibat buruk bagi kehidupan biota laut seperti ikan, terumbu karang, dan vegetasi pesisir yang bergantung pada ekosistem alami untuk kelangsungan hidup mereka. Selain itu, pembangunan pagar laut yang menutup jalur migrasi bagi beberapa spesies yang membutuhkan akses bebas ke daratan atau laut bisa merusak habitat alam mereka. Terumbu karang, mangrove, dan padang lamun sebagai ekosistem penting yang berfungsi sebagai penahan abrasi juga bisa terancam hilang akibat pembangunan pagar laut yang menghalangi proses regenerasi alamiah.

Dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pembangunan pagar laut, sistem ekonomi syariah menawarkan solusi yang berlandaskan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan:

Pertama, Prinsip keadilan dalam pembangunan pagar laut. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah keadilan, yang menuntut agar setiap pihak mendapatkan manfaat yang setara dari suatu proyek. Dalam konteks pembangunan pagar laut, prinsip ini dapat diterjemahkan dengan memastikan bahwa masyarakat pesisir, terutama nelayan tradisional, dilibatkan dalam perencanaan dan pembangunan pagar laut. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan kompensasi yang adil kepada mereka yang terdampak atau dengan memberikan peluang baru bagi mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang muncul akibat pembangunan pagar laut.

Kedua, Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.  Sebagaimana ditegaskan dalam prinsip musyawarah dalam ekonomi syariah, pengelolaan sumber daya alam harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal. Dalam hal ini, masyarakat pesisir harus diajak untuk berdiskusi dan merencanakan langkah-langkah mitigasi dampak negatif pagar laut. Penyuluhan dan pelatihan dalam bidang perikanan atau kepariwisataan berkelanjutan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian tradisional mereka.

Ketiga, Prinsip keberlanjutan. Salah satu nilai penting dalam ekonomi syariah adalah keberlanjutan, yang menekankan pada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan jangka panjang. Dalam hal ini, pembangunan pagar laut harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Desain pagar laut yang ramah lingkungan, seperti yang mengintegrasikan sistem restorasi ekosistem (misalnya, menanam kembali mangrove atau terumbu karang), dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dan memastikan bahwa proyek tersebut tidak merusak sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya.

Keempat, Pembangunan infrastruktur dengan prinsip berkelanjutan. Prinsip syariah yang mendorong keseimbangan antara kebutuhan manusia dan alam dapat diterapkan dalam pembangunan pagar laut dengan memilih teknologi dan material yang ramah lingkungan. Misalnya, menggunakan material yang mudah terurai dan memperhatikan dampak jangka panjang terhadap ekosistem pesisir. Pembangunan pagar laut yang memperhatikan aspek keberlanjutan ini akan mendukung keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kelima, Menegakkan regulasi yang holistik. Regulasi yang mencakup seluruh aspek terhadap keberadaan pagar laut yang dapat  memberi nilai tambah bagi masyarakat, lingkungan alam, biota laut dan  pemerintah. Selain itu dalam regulasi dibutuhkan penegakan hukum yang tegas dan adil bagi pihak yang menyalahi aturan yang sudah ditetapkan.

Pembangunan pagar laut memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan di kawasan pesisir. Di satu sisi, pagar laut memberikan perlindungan terhadap kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan bencana alam, namun di sisi lain, ia juga menimbulkan dampak sosial berupa perubahan pola kehidupan masyarakat nelayan dan ketimpangan sosial, serta dampak ekonomi berupa biaya pembangunan yang tinggi dan kehilangan mata pencaharian. Dari sisi lingkungan, pembangunan pagar laut dapat merusak ekosistem pesisir jika tidak dirancang dengan hati-hati. Untuk mengatasi tantangan ini, solusi dalam perspektif ekonomi syariah dapat diterapkan, dengan mengutamakan prinsip keadilan, keberlanjutan, keseimbangan dan regulasi yang holistik.  Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, dan mengadopsi teknologi ramah lingkungan adalah langkah-langkah yang dapat membantu menciptakan pembangunan pagar laut yang memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak dan menjaga kelestarian alam. Wallahu a’lam