Money Politik Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Penyebab, Dampak, dan Solusi

• Oleh: Idris Parakkasi
• Konsultan Ekonomi dan Bisnis Islam                 

Money politik atau politik uang adalah praktik tidak etis yang terjadi ketika uang atau sumber daya lainnya digunakan untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat, khususnya dalam proses pemilihan umum baik pilpres, pilkada atau pemilihan yang serupa.  Praktik ini bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan melanggar prinsip-prinsip moral apalagi  agama secara umum. Dalam Islam, money politik tidak hanya merusak tatanan masyarakat, tetapi juga bertentangan dengan konsep amanah, keadilan, dan maslahah yang menjadi pilar dalam ekonomi Islam.

Allah SWT telah menegaskan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam kehidupan, termasuk dalam memilih pemimpin.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil…” (QS. An-Nisa: 58)

Apa penyebab secara umum terjadinya money politik pada kancah perpolitikan dalam perspektif ekonomi Islam? Pertama, Kemiskinan dan ketidakberdayaan ekonomi. Salah satu penyebab utama money politik adalah kemiskinan yang melanda sebagian besar masyarakat. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, masyarakat cenderung rentan terhadap godaan uang yang diberikan oleh kandidat politik. Dalam ekonomi Islam, kondisi ini mencerminkan lemahnya distribusi kekayaan yang adil, yang bertentangan dengan konsep maqashid syariah yang bertujuan untuk mensejahtrerakan seluruh masyarakat secara adil.

Kedua, Budaya materialisme dan konsumerisme. Money politik berkembang karena adanya budaya materialisme, di mana uang menjadi tolok ukur utama dalam pengambilan Keputusan dan kebijakan. Islam mengajarkan bahwa manusia tidak boleh diperbudak oleh harta benda, seperti yang tercantum dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

“Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham…” (HR. Bukhari)

Ketiga, Rendahnya kesadaran spiritual dan moral. Ketika masyarakat memiliki kesadaran spiritual dan moral yang rendah, mereka cenderung mengabaikan prinsip-prinsip Islam, termasuk dalam memilih pemimpin. Mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok, latar belakang daripada kepentingan umat, bangsa dan negara.

Keempat, Sistem politik yang tidak transparan. Sistem politik yang tidak transparan dan minim pengawasan sering kali menjadi pemicu maraknya money politik. Dalam banyak kasus, kandidat politik mengandalkan uang untuk memenangkan suara karena kurangnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum tegas dan efektif. Begitu pula rendahnya rasa malu dan takut kepada Allah atas segala tindakan kecurangan yang akan dihisab dan di adzab pada hari kemudian.

Kelima, Praktik korupsi dalam pembiayaan kampanye. Kampanye politik sering kali membutuhkan biaya besar. Kandidat politik yang tidak memiliki sumber pendanaan halal cenderung menggunakan cara-cara yang melanggar etika, termasuk money politik. Biasanya kemungkinan sumber dana yang digunakan berasal dari dana maksiat, ribawi, atau sumber dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun agama.  Dalam ekonomi Islam, hal ini bertentangan dengan prinsip halalan tayyiban dan kejujuran terkait sumber harta.

Bagaimana dampak money politik dalam perspektif ekonomi Islam?

Pertama, Rusaknya prinsip amanah. Money politik mencederai prinsip amanah, di mana pemimpin seharusnya dipilih berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan berdasarkan kemampuan finansial. Rasulullah SAW bersabda:

“Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran.” (HR. Bukhari)

Kedua, Merusak sistem ekonomi dan sosial. Praktik money politik memicu korupsi, karena kandidat yang terpilih cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok yang telah membiayai mereka. Akibatnya, anggaran publik sering disalahgunakan, yang menghambat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, keadilan masyarakat.

Ketiga, Kesenjangan sosial yang semakin melebar.  Money politik memperburuk kesenjangan sosial. Kelompok masyarakat yang memiliki kekuatan finansial besar dapat mendominasi proses politik, sementara masyarakat miskin tetap tertinggal dan tidak memiliki akses terhadap kebijakan dan kemakmuran yang adil.

Keempat, Hilangnya kepercayaan terhadap sistem politik. Money politik menciptakan sikap apatis di kalangan masyarakat, karena mereka merasa suara mereka tidak lagi dihargai secara adil. Dalam jangka panjang, ini melemahkan partisipasi publik dalam demokrasi dan pembangunan masyarakat dan negara.

Kelima, Menghambat tercapainya maslahah. Dalam ekonomi Islam, tujuan utama kebijakan publik adalah tercapainya maslahah (kesejahteraan bersama). Money politik mengalihkan fokus dari kepentingan publik ke kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang berlawanan dengan nilai-nilai Islam.

Bagaimana solusi terhadap Money Politik dalam Perspektif Ekonomi Islam?

Pertama, Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.  Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Pemerintah harus memperkuat sistem ini untuk mengurangi kemiskinan yang menjadi akar dari money politik. Kedua, Penguatan nilai-nilai spiritual dan moral. Pendidikan agama yang menanamkan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab harus ditingkatkan. Olehnya itu sangat penting disampaikan bahwa perlunya memilih pemimpin yang kompeten, berintegritas dan memiliki kepemimpinan yang baik.

Ketiga, Reformasi sistem politik. Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem politik harus berbasis keadilan,  transparansi dan menjunjung tinggi nilai moral. Hal ini bisa dilakukan melalui pengawasan  ketat pembiayaan kampanye politik dan mewajibkan laporan keuangan yang transparan dari kandidat politik. Keempat, Sanksi tegas terhadap praktik money politik. Islam mengajarkan bahwa pelanggaran harus dihukum untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Pemerintah perlu menerapkan sanksi tegas terhadap pelaku money politik, baik pemberi maupun penerima. Rasulullah SAW bersabda:

“Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap…” (HR. Ahmad dan Hakim)

Kelima, Membangun kesadaran kolektif melalui kampanye anti money politik.  Masyarakat perlu disadarkan akan bahaya money politik melalui kampanye yang melibatkan ulama, akademisi, cendikiawan, tokoh masyarakat, tempat ibadah, dan organisasi Islam. Kampanye ini harus menekankan bahwa menerima uang untuk memilih pemimpin adalah pengkhianatan terhadap amanah,  demokrasi dan agama. Keenam, Penguatan partisipasi publik dalam proses politik. Dalam ekonomi Islam, partisipasi publik sangat penting untuk mencapai maslahah. Pemerintah harus mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses politik melalui eduksi politik yang inklusif dan membangun mekanisme partisipasi masyarakat dalam mengambil Keputusan Ketujuh, Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Pemerintah yang akuntabel dan transparan dapat meminimalkan peluang untuk praktik money politik. Dalam Islam, pemimpin harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada rakyat dan kepada Allah SWT.

Money politik adalah permasalahan serius yang merusak nilai-nilai keadilan, amanah, dan kesejahteraan serta kemakmuran dalam masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, money politik tidak hanya melanggar prinsip syariah tetapi juga menghambat tercapainya tujuan utama ekonomi Islam, yaitu maslahah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi holistik yang mencakup peningkatan kesejahteraan ekonomi, reformasi sistem politik, penguatan nilai-nilai spiritual, dan partisipasi aktif masyarakat.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan praktik money politik dapat diminimalkan, dan masyarakat Muslim dapat memilih pemimpin yang kompeten, kuat, amanah, adil dan bertakwa, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Hanya dengan cara ini, kita dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Wallahu a’lam

Top of Form

Bottom of Form