Kawal Pembentukan Bank BUMN Syariah, Jokowi Angkat 5 Pejabat
Jakarta, Komite Nasional Keuangan Syariah yang diketuai langsung oleh Presiden Joko Widodo melantik 5 pejabat baru dalam rangka mengawal Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI), termasuk pembentukan Bank BUMN syariah.
Pejabat yang dilantik adalah Ventje Rahardjo Soedigno yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif. Ventje sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama BRI Syariah dan Coordinator EVP PT Bank Mandiri Tbk.
Selain itu pejabat lain yang dilantik Taufiq Hidayat sebagai Direktur Bidang Hukum dan Standar Pengelolaan Keuangan Syariah, Ronald Rulindo sebagai Direktur Bidang lnovasi Produk, Pendalaman Pasar, dan Pengembangan lnfrastruktur Sistem Keuangan Syariah.
Berikutnya Ahmad Juwaini sebagai Direktur Bidang Keuangan lnklusif, Dana Sosial Keagamaan, dan Keuangan Mikro Syariah, Sutan Emir Hidayat sebagai Direktur Bidang Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah dan Afdhal Aliasar sebagai Direktur Bidang Promosi dan Hubungan Eksternal.
Para pejabat tersebut terpilih melalui proses seleksi yang terbuka dan kompetitif selama bulan Oktober-Desember 2018. Pelantikan dilakukan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas sekaligus Sekretaris Dewan Pengarah KNKS, Bambang Brodjonegoro
Dalam kesempatan tersebut, Bambang menyampaikan beberapa arahan terkait tugas Manajemen Eksekutif KNKS, yakni mengawal implementasi Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI) sebagai peta arah pengembangan keuangan syariah di Indonesia serta memastikan pelaksanaan quick wins sektor ekonomi dan keuangan syariah.
Ini merupakan kesepakatan Rapat Pleno KNKS bersama anggota dewan pengarah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi pada 5 Februari 2018 lalu.
Quick wins sektor keuangan syariah, yaitu pembentukan bank BUMN syariah skala besar, memingkatkan pertumbuhan efek syariah dan penerbitan sukuk daerah, perluasan Iembaga keuangan mikro dengan branding Bank Wakaf Mikro reformasi zakat untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, sensus tanah wakaf, serta pemberdayaan dana haji.
Adapun quick wins ekonomi syariah mencakup percepatan penyelesaian PP Jaminan Produk Halal dan PP tariff dan biaya sertlfikasi halal serta penyusunan rencana induk strategi nasional pengembangan ekonomi syariah. Terakhir, quick wins sektor kerjasama Internaslonal adalah mengawal bantuan teknis Indonesia kepada beberapa negara untuk mendirikan bank syariah pertama.
Sumber: CNBC Indonesia
