Menteri Rosan: Pemerintah akan Hitung Kontribusi Ekonomi Syariah ke PDB pada 2027
Rosan mendorong ekonomi syariah memberikan porsi yang semakin besar terhadap PDB.
Rep: Kamran Dikarma/ Red: Gita Amanda
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan, tahun depan pemerintah akan memetakan dan mengukur kontribusi ekonomi syariah terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Dia mengatakan, saat ini pemerintah belum mempunyai data tersebut.
Sebagai Menteri Investasi, Rosan mendorong ekonomi syariah untuk bisa memberikan porsi yang semakin besar terhadap PDB nasional. “Oleh sebab itu, salah satu program kita yang kita akan mulai di tahun 2027, kita juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), untuk mengukur kontribusi dari ekonomi syariah ini terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” ucapnya seusai menghadiri acara pelantikan pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) periode 2026-2031 di Hotel Padma, Kota Semarang, Jumat (2/10/2026).
Dia menambahkan, pihaknya bersama BPS juga akan mengukur kontribusi ekonomi syariah terhadap daerah-daerah di Indonesia. Rosan mengatakan, saat ini baik kementeriannya maupun BPS belum memiliki data tentang seberapa besar kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional.
Rosan, yang saat ini turut menjabat Ketum Pengurus Pusat (PP) MES, mengatakan, MES merupakan pihak yang pertama kali mengusulkan kepada pemerintah untuk mengukur kontribusi ekonomi syariah. “Mulai 2027, karena kita juga sudah bicara dengan Kepala BPS Ibu Widy, dan beliau setuju di tahun 2027 akan ada perhitungan berapa besar kontribusi ekonomi syariah kepada PDB dan dari sektor apa saja dan dari daerahnya mana saja,” katanya.
Saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan pengurus MES Provinsi Jateng, Rosan menginginkan ekonomi syariah memberikan dampak yang bisa dirasakan masyarakat. Apalagi mengingat lebih dari 85 persen masyarakat Indonesia adalah Muslim.
“Tetapi keberadaan dari ekonomi syariah di Indonesia ini masih jauh berbanding balik dengan keberadaan akumulasi masyarakat Muslim di Indonesia, terutama juga di Jawa Tengah,” ucap Rosan.
Dia berharap, ekonomi syariah nantinya bisa menjadi bagian dari aktivitas perekonomian masyarakat sehari-hari. “Ini tentunya akan membawa ekonomi syariah ini makin berkembang, makin maju, dan juga makin besar di Indonesia,” ujarnya.
Indonesia Berpeluang Jadi Pemasok Produk Syariah Global
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menyatakan Indonesia berpeluang memperkuat perannya sebagai pemasok kebutuhan ekonomi syariah global melalui pengembangan produk halal, modest fashion, pariwisata ramah Muslim, dan layanan keuangan syariah yang memiliki pasar luas.
Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan besarnya populasi Muslim dunia serta penerimaan masyarakat non-Muslim terhadap produk berbasis nilai syariah membuka ruang bagi Indonesia untuk memperluas pasar produknya hingga tingkat global.
“Potensinya memang sangat luas dengan populasi Muslim di dunia sekitar dua miliar orang, dan produk ini juga digemari oleh mereka yang non-Muslim kalau kita lihat secara universal,” katanya dalam pembukaan Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) Jawa 2026 di Surabaya, Sabtu (26/9/2026).
Destry menuturkan nilai halal value chain global telah mencapai sekitar 2,6 triliun dolar AS berdasarkan data 2025 dan diperkirakan terus berkembang.
Sementara Indonesia saat ini berada di peringkat keempat secara global terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan dukungan beberapa aspek seperti makanan halal, pariwisata halal, dan sebagainya.
Ia menyebutkan halal food Indonesia berada di peringkat ketiga, Muslim friendly travel peringkat keenam, islamic finance peringkat ketujuh, halal pharmaceuticals and cosmetics peringkat keempat, serta islamic media themed and recreation berada diperingkat ketiga dunia.
Dalam hal ini, ujar Destry, Indonesia masih memiliki ruang untuk meningkatkan kontribusi sebagai produsen sekaligus pemasok berbagai kebutuhan ekonomi syariah dunia.
Menurut dia, kekuatan Indonesia antara lain terlihat dari modest fashion dan makanan halal yang telah memiliki penerimaan di pasar internasional termasuk ketika produk makanan halal Indonesia dipasarkan di Jepang, Korea Selatan, dan Australia.
“Walaupun mereka bukan negara Muslim, mereka sangat menghargai syariat-syariat yang ada dalam agama Islam,” ujarnya.
Destry menilai peluang sebagai pemasok global juga terbuka pada sektor pariwisata ramah Muslim namun pengembangannya perlu dilakukan secara lebih terintegrasi agar berbagai kebutuhan wisatawan dapat dipenuhi dan menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar.
Di sisi lain, ia mengingatkan penguatan sektor keuangan syariah masih diperlukan karena posisi Indonesia dalam pemeringkatan ekonomi syariah global yang kini berada diperingkat keempat, turun dari sebelumnya yakni posisi ketiga sebelumnya.
Bahkan, kata dia, sejumlah negara ASEAN mulai membidik peran sebagai pusat keuangan syariah seperti Thailand dan Filipina.
Destry menekankan penguatan sektor keuangan dinilai penting untuk menopang ekspansi pelaku usaha dan industri halal Indonesia sehingga kapasitas produksi, pembiayaan, dan akses pasar dapat berkembang sejalan dengan permintaan global.
Dengan basis produk halal dan modest fashion yang telah menembus pasar luar negeri serta peluang pada sektor lainnya, tambah dia, Indonesia memiliki ruang untuk memperbesar perannya dalam rantai pasok ekonomi syariah dunia sekaligus meningkatkan nilai tambah dari pasar global tersebut.
