Pembiayaan Bank Syariah Dinilai Mahal, Industri Diminta Berbenah
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik biaya pembiayaan bank syariah yang dinilai masih lebih mahal dibanding bank konvensional. Kritik ini menjadi ujian bagi industri keuangan syariah yang tengah mendorong ekspansi pembiayaan ke sektor produktif.
Sorotan tersebut dinilai berpotensi menjadi hambatan jangka pendek jika tidak segera dijawab dengan langkah konkret. Persepsi mahal dapat memengaruhi minat masyarakat dan pelaku usaha, terutama UMKM, yang sensitif terhadap selisih margin pembiayaan.
Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengingatkan, persepsi tersebut tidak boleh dibiarkan menguat. Jika pembiayaan syariah dianggap lebih tinggi, penghimpunan dana berisiko melambat dan berdampak pada struktur biaya industri.
“Jika persepsi biaya lebih mahal terus menguat, penghimpunan dana bisa melambat. Biaya dana naik, lalu harga pembiayaan ikut terdorong. Itu bisa membentuk lingkaran yang melemahkan pertumbuhan,” ujarnya kepada Republika, Ahad (22/2/2026).
Josua menambahkan, keraguan publik terhadap keselarasan praktik dengan prinsip syariah juga berpotensi menggerus kepercayaan. Padahal, kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi alasan utama masyarakat memilih layanan tersebut.
Respons juga datang dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Lembaga ini menilai isu mahal memang menjadi pekerjaan rumah industri, namun pembenahan terus berjalan melalui strategi efisiensi dan penguatan model bisnis.
Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Sutan Emir Hidayat, mengatakan, persepsi pembiayaan syariah lebih mahal terus dibenahi melalui efisiensi, digitalisasi, dan inovasi produk.
“Persepsi bank syariah lebih mahal sedang terus dibenahi. Industri sekarang fokus ke efisiensi, digitalisasi dan inovasi produk supaya lebih kompetitif. Dengan skala yang makin besar dan model bisnis yang makin matang, pricing ke depan akan makin bersaing,” ujar Emir.
Di lapangan, isu selisih margin pembiayaan kerap menjadi pertimbangan utama pelaku UMKM. Perbedaan tipis dengan bunga kredit konvensional dapat memengaruhi arus kas usaha kecil dan keputusan ekspansi.
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah menilai skala industri yang belum sebesar perbankan konvensional turut memengaruhi biaya dana. Ruang efisiensi dinilai akan lebih optimal jika pembesaran aset dan pendalaman pasar berjalan lebih cepat.
Dari sisi kebijakan, Emir yang juga Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia menegaskan dukungan pemerintah telah tercantum dalam berbagai dokumen perencanaan nasional, mulai dari RPJPN, RPJMN, Asta Cita, hingga Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2025–2029. Di daerah, 31 Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah telah terbentuk untuk memperkuat implementasi.
“Memang tantangannya sekarang lebih kepada percepatan implementasi semua tahapan perencanaan agar dampaknya makin terasa luas di masyarakat,” katanya.
Josua menilai kritik tersebut justru dapat menjadi momentum pembenahan menuju 2026. Penguatan tata kelola dan kepatuhan syariah yang terukur, efisiensi operasional melalui digitalisasi, serta penajaman pembiayaan ke sektor produktif dinilai menjadi kunci peningkatan daya saing.
Selain itu, pendalaman pasar uang syariah dan penguatan instrumen pengelolaan likuiditas diperlukan agar biaya dana dapat ditekan. Dengan struktur biaya yang lebih efisien, ruang menawarkan pembiayaan yang kompetitif dan terjangkau bagi masyarakat akan semakin terbuka.
Bagi UMKM dan rumah tangga, keberhasilan tidak berhenti pada dokumen kebijakan. Akses pembiayaan yang transparan, kompetitif, dan konsisten dengan prinsip syariah menjadi ukuran nyata.
Jika pembenahan berjalan cepat, kritik tersebut dapat menjadi titik balik reposisi bank syariah. Industri tidak hanya menjadi alternatif, tetapi pilihan utama dari sisi harga, layanan, dan kontribusi terhadap sektor riil, dengan peluang pertumbuhan pembiayaan yang tetap terjaga pada 2026.
