KNEKS Dorong KDKMP Depok Jadi Model Entitas Syariah Perkotaan Mandiri
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota Depok untuk mengakselerasi operasional bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berbasis syariah. Langkah ini bertujuan menjadikan Depok sebagai proyek percontohan (pilot project) pengembangan koperasi syariah di wilayah perkotaan (urban).
Rapat koordinasi yang berlangsung Kamis (26/2/2026) di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok, tim KNEKS yang dipimpin oleh Deputi Direktur Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Bagus Aryo didampingi para analis KNEKS, Iwan Rudi Saktiawan dan Nadhiva Amru.
Bagus Aryo memaparkan urgensi transformasi KDKMP menjadi entitas syariah. Bagus mengungkapkan, berdasarkan sosialisasi di berbagai daerah seperti Banda Aceh, Padang, hingga Kendari, antusiasme masyarakat terhadap model syariah sangat tinggi. Namun, kendala administratif seringkali menjadi penghambat.
“Banyak yang ingin menjadi KDKMP Syariah, namun karena ketidaktahuan, mereka mendaftarkan badan hukumnya sebagai konvensional. Di Depok, kami ingin menginisiasi model Koperasi Syariah (KS) dengan karakteristik perkotaan yang berbeda dengan model KS KDKMP Syariah perdesaan yang telah berjalan di Lebak, Banten, disamping itu kami juga mendorong terbentuknya koperasi sekunder yang berfungsi sebagai APEX (pengayom), inkubator bisnis, mengarahkan strategi bisnis, networking (jaringan), akses barang dan jasa bahkan dapat diandalkan membantu dalam hal pengawasan terhadap KDKMP Primer” ujar Bagus.
Tantangan Logistik dan Stigma Urban
Kepala DKUM Kota Depok, Mohamad Thamrin, menyambut baik inisiatif tersebut. Namun, dia tidak menampik adanya tantangan besar di lapangan. Karakteristik warga kota yang cenderung skeptis menjadi salah satu hambatan dalam sosialisasi koperasi.
“Warga perkotaan terkadang masih meremehkan keberadaan KDKMP. Selain itu, kebutuhan mereka berbeda. Jika di desa gudang adalah vital untuk hasil bumi, di kota mencari lahan 1.000 meter persegi yang sesuai standar gudang, sangatlah sulit dan mahal,” ungkap Thamrin.
Menanggapi hal tersebut, Analis KNEKS, Iwan Rudi Saktiawan menekankan kunci keberhasilan koperasi adalah pada kemitraan strategis yang mampu menghasilkan pendapatan secara cepat. Dengan demikian, KDKMP tidak bergantung kepada pemerintah dan pinjaman/pembiayaan.
“Dukungan KNEKS fokus pada operasional bisnis melalui kemitraan. Di Lamongan, sekitar 100 KDKMP berjalan efektif berkat kerja sama dengan Koperasi Pesantren besar di sana. Untuk Depok, kemitraan bisa dilakukan dengan sebuah grosir di Jakarta yang telah menjalin banyak kemitraan dengan banyak KDKMP,” kata Iwan.
Ia menambahkan, efisiensi pengiriman barang dalam bisnis kebutuhan pokok hanya bisa dicapai jika koperasi memiliki skala ekonomi yang tepat melalui digitalisasi dan pembangunan Hub atau distribution center (DC). Untuk itu, di Depok KDKMP perlu bergabung menjadi koperasi sekunder untuk mewujudkan hal tersebut.
Pusat Distribusi di Limo
Alwin Fajrie Siregar dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang mendampingi program ini, menceritakan keberhasilan model serupa di Lebak. Di Lebak, operasionalisasi bisnisnya sudah berjalan dengan baik. Di sana, telah berdiri sebuah minimarket yang berfungsi sebagai Hub di Rangkasbitung untuk menyuplai bahan pokok ke berbagai KDKMP di wilayah tersebut.
Pemerintah Kota Depok berencana segera mengumpulkan sekitar 15 KDKMP pilihan untuk mendapatkan pengarahan teknis dari KNEKS terkait pengembangan bisnis dan digitalisasi. Untuk mendukung operasional, wilayah Grogol, Limo, diproyeksikan menjadi pusat Hub karena sudah memiliki bangunan yang representatif.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan KNEKS. Konsep operasionalisasi yang tidak berbasis pinjaman ini sangat cocok dengan harapan kami. Kami akan segera tindak lanjuti agar KDKMP di Depok bisa segera beroperasi secara mandiri dan profesional,” kata Mohamad Thamrin.
